2.3.12

Pemkab Keluarkan Izin Garap Lahan Garam

Lahan Yang Dipersoalkan
Jumat, 02/03/2012 | 15:16 WIB

PT Garam ngotot lebih berhak garap lahan
”Nah! Warga yang bekerja dan pejabat yang mengeluarkan rekomendasi ijin, sama-sama melanggar aturan. Baik itu pidana maupun perdata” Kabiro Hukum PT Garam Kalianget Farid Zahid.

SUMENEP - Saling klaim hak garap lahan seluas 2 hektar di wilayah Desa Kalimook, Kecamatan Kalianget, Sumenep, Madura antara warga dengan PT Garam Kalianget terus berlanjut. Warga terus memaksa melakukan aktivitas atas dasar ijin yang dikeluarkan pemerintah setempat, tanggal 17 Januari 2012 lalu.

Namun, pihak PT Garam juga merasa mempunyai hak penuh atas lahan tersebut atas dasar sertifikat hak pakai Nomor 02/1986 atas nama Departemen Perindustrian RI, Cq Perum Garam dan berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor DA/1603/SK/AP/86 tanggal 20 Juni 1986, dan berlaku selama dipergunakan untuk ladang pegaraman.

"Saya sebagai pemegang ijin garap lahan atau normalisasi stren kali yang dikeluarkan pemerintah daerah, tetap akan melakukan aktivitas meski harus berhadapan dengan sekuriti PT Garam. Sebab, selama ini lahan tersebut tidak difungsikan oleh PT Garam dan berstatus tanah negara (TN)," kata Abu Said (41), warga setempat, Jumat (2/3).

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah. Sudah diatur dengan jelas, mulai pasal 40 (hak pakai), pasal 54 (peralihan hak pakai), pasal 55 (hapusnya hak pakai) bagian (e), ditelantarkan. Dalam penggunaan hak pakai maksimal 25 tahun dan dapat diperpanjang kembali paling lama 20 tahun. Proses perpanjangan pun harus dilakukan 2 tahun sebelum masa berakhir.

"Yang saya tahu, PT Garam telah menggunakan hak pakai 25 tahun dan berakhir tahun 2011 lalu. Sertifikat yang ditunjukan pada saya, justru masih atasnama Departemen Perindustrian. PT Garam itu kan sudah menjadi PT dan dibawah naungan Kementrian BUMN. Sepertinya ada yang tidak tepat," kata Dayat, tambah warga lain.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Pengairan Sumenep, Edy Rasyadi menjelaskan, lokasi lahan yang digarap warga berada di wilayah stren kali atau dibawah 100 meter dan sudah bertahun-tahun mangkrak. "Lahan itu saya sewakan Rp 4 juta setahun dan uangnya masuk ke kas daerah," terangnya.

Hanya saja, pihaknya belum menerima salinan sertifikat yang dikantongi PT Garam. "Surat protes dari PT Garam agar ijin hak garap yang dikeluarkan Pemerintah Daerah pada warga, tidak melampirkan sertifikat secara utuh," terangnya.

Terpisah, Kabiro Hukum, PT Garam Kalianget, Farid Zahid mengatakan, "Lahan yang dikerjakan warga itu hak garap PT Garam. Dan ini jelas ada aturan yang dikeluarkan mentri keuangan dan menteri BUMN. Jika warga memaksa mengerjakan, maka tetap akan diusir."

Dia menilai, siapapun yang menggarap lahan tanpa seijin dari pemiliknya tentu sudah masuk kategori penyerobotan atau tindak pidana. Belum lagi, nilai pengrusakan yang berakibat pada kerugian (perdata). "Nah! Warga yang bekerja dan pejabat yang mengeluarkan rekomendasi ijin, sama-sama melanggar aturan. Baik itu pidana maupun perdata," tegasnya.

Dia juga mengancam akan melakukan proses hukum, bila masyarakat tetap melakukan aktivitas. "Semuanya akan berhadapan dengan hukum. Tetapi, saat ini PT Garam masih memberi toleransi sampai akhir Maret," tandasnya. md2